Kami pindah ke Web Baru ATPUSI http://atpusi.or.id

Web Baru ATPUSI

2011-06-05T21:04:00.000-07:00

Kami pindah ke web resmi kami: http://atpusi.or.id

Simposium dan Rakornas ATPUSI

2011-01-15T19:07:00.001-08:00

Pada tanggal 29-30 Desember 2010 ATPUSI Pusat bekerjasama dengan ATPUSI D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Simposium dan Rapat Koordinasi Nasional se-Indonesia di Yogyakarta.

Tema yang diangkat dalam simposium adalah "Peran Tenaga Perpustakaan Sekolah dalam meningkatkan kompetensi dan keperpustakawanannya". ATPUSI memiliki visi, mewujudkan tenaga perpustakaan sekolah Indonesia yang profesional.

Keadaan perpustakaan sekolah saat ini masih memprihatinkan. Dari data direktorat tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa dari sekitar 250.000 sekolah di Indonesia, hanya sekitar 21.000 sekolah yang memiliki perpustakaan. Dari 21.000 perpustakaan tidak semua memiliki tenaga perpustakaan yang terdidik atau profesional. Data juga menunjukkan bahwa 94% tenaga perpustakaan sekolah di Indonesia tidak berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan, hanya 6% yang berlatar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Oleh sebab itu, kita menjadi paham sekarang, mengapa perpustakaan sekolah tidak berkembang, padahal kita sudah 65 tahun lebih merdeka. Perpustakaan sekolah di Indonesia mungkin salah satu yang paling tertinggal di dunia.

98.000 SD di Indonesia belum Punya Perpustakaan

2010-07-04T22:16:00.000-07:00

Senin, 05 Juli 2010 08:00 WIB

PURWOKERTO: Tidak kurang dari 98 ribu sekolah dasar (SD) di Indonesia belum memiliki perpustakaan, daritotal SD mencapai 148 ribu. Secara bertahap, pemerintah akan membangun perpustakaan, selain membangun gedung sekolah yang rusak.

Direktur Pembinaan TK dan SD Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Mudjito mengakuai bahwa dari 148 ribu SD di Indonesia, yang memiliki perpustakaan baru sekitar 30%. "Pemerintah sudah memiliki program pembangunan perpustakaan secara bertahap, karena masih ada 70% dari 148 ribu SD yang belum memiliki perpustakaan," jelas Mudjito usai peresmian renovasi SD di Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) yang dibiayai oleh Yayasan Tileng Belanda, Sabtu (3/7).

Dijelaskan Mudjito, sampai akhir tahun 2009 sebanyak 50 ribu SD telah mempunyai perpustakaan. "Tahun ini, pemerintah akan membangun sekitar 20 ribu perpustakaan lagi. Tahun depan, juga ada 20 ribu perpustakaan. Secara total, pembangunan perpustakaan untuk 98 ribu sekolah diharapkan selesai
pada tahun 2015 mendatang," janjinya.

Untuk membangun ruangan perpustakaan beserta isinya membutuhkan anggaran sekitar Rp250 juta. Bagi SD yang belum memiliki ruangan perpustakaan, maka akan dibantu pembangunannya. Tetapi kalau bangunan sudah ada, pemerintah tinggal membantu pengadaan buku-buku untuk mengisi perpustakaan.

Pembangunan perpustakaan itu, kata Mudjito, akan berbarengan dengan pembangunan atau perbaikan sekolah yang rusak. Hingga kini, lanjutnya, hanya tinggal 9% dari 148 ribu SD yang masih rusak. "Tahun 2003 silam, SD yang rusak berkisar 40% dari 148 ribu. Setelah lebih dari enam tahun pemerintah memberikan bantuan pembiayaan perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak, maka kini hanya tinggal 9% saja. Pemerintah akan terus memberikan bantuan biaya bagi pembangunan seluruh SD rusak," cetusnya. (LD/OL-8)
ANTARA/Basri Marzuki/ip

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/05/153503/88/14/98.000-SD-di-Indonesia-belum-Punya-Perpustakaan

Seluruh SD Miliki Perpustakaan pada 2015

2010-07-04T22:05:00.000-07:00

Seluruh SD Miliki Perpustakaan pada 2015
Sabtu, 03 Juli 2010 16:38 WIB

BANYUMAS--MI: Kementerian Pendidikan Nasional menargetkan seluruh sekolah dasar (SD) di Indonesia memiliki perpustakaan pada 2015. penyediaan fasilitas itu sebagai upaya meningkatkan kualitas murid.

"Sekarang sudah 30 persen SD yang mempunyai perpustakaan. Kami akan selesaikan dalam lima tahun mendatang," kata Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Mudjito di sela-sela peresmian sejumlah sekolah yang direnovasi oleh Yayasan Tileng Belanda (Stichting Tileng Foundation Netherland) di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (3/7).

Menurutnya, peningkatan kualitas sekolah tidak hanya melalui perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga dengan pembangunan perpustakaan. Dari jumlah total SD di Indonesia sebanyak 148 ribu sekolah, katanya, saat ini sudah ada sekitar 50 ribu SD yang memiliki perpustakaan.

Pada 2010, lanjutnya, ditargetkan sebanyak 20 ribu SD akan dibangun perpustakaan berikut isinya. "Kami targetkan setiap tahunnya ada 20 ribu SD yang akan dilengkapi dengan perpustakaan sehingga dapat selesai dalam waktu lima tahun. Jadi kita tidak hanya memperbaiki ruang yang rusak tetapi juga meningkatkan kualitas anak," jelasnya.

Menurutnya, anggaran untuk membangun sebuah perpustakaan berikut isinya ini sekitar Rp250 juta. "Jika sekolah itu sudah ada ruang perpustakaan, berarti hanya menambah isinya saja. Akan tetapi bila belum memiliki, berarti harus menambah bangunan untuk perpustakaan," jelasnya

Sumber : http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/07/153222/88/14/Seluruh-SD-Miliki-Perpustakaan-pada-2015

Lomba Penulisan Artikel tentang Kepustakawanan Indonesia Tahun 2010 (LPAKI 2010)

2010-07-04T21:46:00.000-07:00

Lomba Penulisan Artikel tentang Kepustakawanan Indonesia Tahun 2010 (LPAKI 2010)
01 Juni 2010

DITUJUKAN KEPADA
Masyarakat umum dan pemustaka Perpustakaan Nasional RI

ISI PENGUMUMAN
I. PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Keberadaan masyarakat merupakan modal dasar dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan dipengaruhi faktor partisipasi masyarakat. Apabila pemerintah mampu mendayagunakan masyarakat, maka masyarakat menjadi potensi besar yang bermanfaat dalam pembangunan. Sebaliknya, bila potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan, justru akan menjadi beban. Begitu pula dalam pembangunan bidang perpustakaan di Indonesia.

Pembangunan bidang perpustakaan membutuhkan partisipasi masyarakat. Saat ini, bukan lagi saatnya masyarakat hanya diposisikan sebagai objek layanan perpustakaan. Masyarakat juga harus bertindak sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam pengembangan perpustakaan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dapat diwujudkan dalam bentuk materi, saran yang bersifat konstruktif serta berperan aktif dalam mendirikan perpustakaan desa atau perpustakaan lembaga keagamaan, seperti perpustakaan masjid dan gereja. Kesemuanya itu adalah bentuk pembangunan bidang perpustakaan dengan metode bottom-up yang berbasiskan masyarakat.

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 43 mengamanatkan perlunya peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang perpustakaan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan. Undang-undang tersebut memberi dasar hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perpustakaan di Indonesia.

Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan, berupaya mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan perpustakaan di Indonesia. Untuk itu, Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Lomba Penulisan Artikel tentang Kepustakawanan Indonesia Tahun 2010 (LPAKI 2010). LPAKI 2010 bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam pembangunan perpustakaan di Indonesia. Partisipasi dan kontribusi masyarakat melalui lomba ini dapat berupa ide pengembangan perpustakaan di Indonesia, inovasi baru di bidang perpustakaan, maupun pengalaman atau best practice dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan berbasiskan masyarakat. Kami mengundang seluruh masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti lomba ini dan mengirimkan naskahnya sesuai jadwal yang ditetapkan.

II. TEMA LPAKI 2010

Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Perpustakaan sebagai Wahana Belajar Sepanjang Hayat

III. PILIHAN TOPIK

Panitia menyediakan beberapa topik tulisan untuk dikembangan. Topik diberikan sebagai pedoman bagi peserta dalam mengembangkan tulisan dan tidak dimaksudkan sebagai judul tulisan. Berikut topik yang dapat dipilih:

1. Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Pengembangan Perpustakaan
2. Kebutuhan Informasi dalam Menentukan Arah Pengembangan Perpustakaan
3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Membangun Perpustakaan

IV. PERSYARATAN PESERTA LPAKI 2010

1. Peserta lomba adalah masyarakat umum;
2. Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Kartu Mahasiswa atau identitas lain dan daftar riwayat hidup;
3. Peserta lomba dapat mengirim lebih dari satu artikel dengan judul berbeda;
4. Isi artikel harus relevan dengan tema lomba dan topik penulisan;
5. Artikel harus asli, bukan terjemahan dan belum pernah dipublikasikan di media apa pun serta tidak
sedang dilombakan;
6. Bentuk tulisan ilmiah popular, ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
7. Artikel ditulis dalam format MS Word dan atau PDF sepanjang 8-14 halaman (10.000-15.000 karakter), ukuran kertas A4, spasi 1.5, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, rata kiri (align text to the left);
8. Artikel dikirim melalui email, disertai identitas pribadi (termasuk nomor telepon yang mudah
dihubungi), ke alamat:

luthfiati@pnri.go.id dan
cc. lpaki_2010@yahoo.com dan luthfiatimakarim@ymail.com
Subject: Naskah (nama peserta) LPAKI 2010

9. Artikel harus sudah diterima Panitia selambat-lambatnya hari Selasa, 31 Agustus 2010 (tanggal kirim
email);
10. Panitia tidak melayani surat-menyurat;
11. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat;
12. Artikel pemenang menjadi milik Perpustakaan Nasional RI;
13. Artikel pemenang akan dimuat di majalah Visi Pustaka serta dimasukkan ke dalam web resmi
Perpustakaan Nasional RI www.pnri.go.id;
14. Pemenang lomba akan diumumkan di web pnri www.pnri.go.id pada pekan ke-2 atau ke-3 Oktober
2010;
15. Jika di kemudian hari pemenang diketahui melanggar UU Hak Cipta maka kemenangan peserta akan
digugurkan dan peserta wajib mengembalikan hadiah kepada Panitia.

V. KRITERIA PENILAIAN

1. Keaslian ide;
2. Pemahaman terhadap tema dan topik;
3. Kekayaan informasi;
4. Ketepatan menganalisis atau menafsirkan permasalahan;
5. Kekuatan data, fakta dan argumentasi dengan menyebutkan sumber rujukan yang jelas;
6. Bahasa yang digunakan baik dan benar namun tetap komunikatif dan mudah dipahami.

VI. HADIAH PEMENANG

Juara 1: Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara 2: Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara 3: Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara Harapan 1: Rp.2.000.000, (Dua juta rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara Harapan 2: Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan piagam penghargaan;
Juara Harapan 3: Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan piagam penghargaan.

Hadiah dipotong pajak yang ditanggung oleh pemenang.

Sumber : http://kelembagaan.pnri.go.id/activities/announcement/idx_id.asp?box=dtl&id=307

ATPUSI Goes to Makassar

2010-06-20T23:56:00.000-07:00

Hotel Hasanuddin Transit II di Kab. Maros, SulSel menjadi tuan rumah pelaksanaan Seminar dan Konvensi ATPUSI dimana dalam kegiatan tersebut terbentuk Pengurus Daerah ATPUSI Sulawesi Selatan/Barat. Acara ini berlangsung padang tanggal 14-19 Juni 2010 diikuti oleh 52 orang yang merupakan tenaga perpustakaan sekolah dan beberapa utusan dari Perpustakaan Daerah dari 29 Kabupaten/Kota.

Narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain dari Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Direktorat Tenaga Kependidikan yang diwakili oleh Drs Subahi Idris, MM.dan Ibu Hilda Putong, Pustakawan dan STT INTIM. Konvensi berlangsung pada tanggal 15-16 Juni. Sidang konvensi memutuskan pemilihan dilakukan dengan pengambilan suara yang dilakukan secara terbuka. Dalam kesempatan tersebut, peserta secara aklamasi memilih Bpk. M. Ardi sebagai Ketua. Pengukuhan Pengurus Daerah ATPUSI Sulawesi Selatan berlangsung pada tanggal 16 Juni disaksikan oleh Bpk Nur Salam, SE, MPd yang mewakili LPMP Sul-Sel. Adapun susunan lengkap pengurus adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Ardi, S.Sos
Wakil Ketua : Dra. Yushar Rifai
Sekretaris : Hj. Semma, S.Pd.
Bendahara : Sri Mulyasri Said, S.Sos

Komisi Keanggotaan dan Organisasi
Koordinator : Rumaedah
Anggota : Firman, S.Sos

Komisi Pengembangan Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah
Koordinator : Indawati, S.Sos
Anggota : Drs. A.And Basith

Komisi Usaha Dana
Koordinator : Intang, S.Ag
Anggota : Muhtar, S.Pd. M.AP

Komisi Hubungan Kerjasama
Koordinator : St. Nurhaena, S.Sos
Anggota : Sukmawati

Para peserta tampak sangat antusias mengikuti acara ini, baik dalam mengikuti pemarapan yang diberikan oleh para narasumber maupun selama proses konvensi. Semoga semangat ini akan tetap terjaga dalam pengembangan organisasi ini selanjutnya.

Pengurus Daerah Atpusi Lampung

2010-06-13T21:06:00.000-07:00

Susunan Kepengurusan PD ATPUSI Propinsi Lampung
Periode 2010 - 2014

Ketua : Dra. Hj. Khalifatul (SMA N 10 B. Lampung)
Wakil Ketua : Sutarno (SMA N 1 Sumberrejo Tanggamus)
Sekretaris : Walgito (SD N 1 Bumi Waras B. Lampung)
Sekretariat : 1. Henny Yulyanti (Perpus LPMPLampung)
2. Nanik Suasmani (Perpus LPMP Lampung)
Bendahara : Nur Idawati (SMA N 2 Pringsewu)

Komisi Komisi :

1.Kerjasama : 1.Mahayati (SMK N 3 B. Lampung)
2.Novitalia (SMP N Terbanggi Besar Lampung Tengah)
3.Djimin (SMP N 1 Tanjungan Lampung Selatan)
2. Pengembangan : 1. Yuni Ekawati (SMA N 1 Gading Rejo Tanggamus)
2. Sulitiani (SMP N 8 B Lampung)
3. SaptaNingsih (SMPN 2 Merbau Mataram Lamp. Selatan)

3. Organisasi : 1 Rita Saputri (SMA N 1 Sukadana Lampung Timur) 2. Pardi (SMP N 1 Way Lima Pesawaran)
3. Angga Pribadi (SMA N 1 Kotabumi Lampung Utara)

4. Dana : 1. Darma Eko Setiawan (SMA N 10 B. Lampung)
2. Tri Pujiati (SMA N 1 Talang Padang)
3. Muazzalin (SMP N 1 Liwa Lampung Barat)

Pengurus Daerah Atpusi Lampung dibentuk pada tanggal 24 April 2010 termasuk propinsi yang ke 5 terbentuk tempat di LPMP Bandar Lampung

Pengurus Atpusi Jawa Timur

2010-06-13T20:49:00.000-07:00

Struktur Kepengurusan ATPUSI Jatim 2010 – 2014

Ketua : Antonnius IP. SSi
SMAK Kolese Santo Yusup Malang

Wakil : Ali Mardiono, SPd
SMA Negeri 15 Surabaya

Sekretaris : Nanik Safitri, Spd
SMA Negeri Lawang

Bendahara : HM Zuhal, Spd
MTs Negeri Gresik

Komisi-Komisi

Komisi I Pengembangan Profesi : Drs Aditiyawarman - SMK 5 Surabaya
Evi S. SSi - Sekolah Ciputra Surabaya

Komisi II Pengembangan Organisasi : Drs Budi Widodo
MAN 3 Malang

Komisi III Dana Usaha : Nur Rimba Indah SE
SMA Negeri 4 Kediri

Komisi IV Kerjasama : Norma Imamah, SPd
SMK 2 Buduran

Pengurus Daerah Atpusi Jatim di bentuk pada tanggal 22 Mei 2010 di Hotel Sidoarjo Jawa Timur,

Berita dari kota Tepian Sungai Kapuas

2010-06-13T20:27:00.000-07:00

Bertempat di Hotel Kartika yang berada di tepi Sungai Kapuas menjadi tempat pembentukan PD ATPUSI Kalbar pada tanggal 19 Mei 2010. Pertemuan kali ini cukup aktif karena berlangsung selama 4 hari dengan peran serta dari Tim Pemrakarsa (Ibu Linda dan Pak Tusyoko) dengan Staf Bagian Umum LPMP yang terlibat langsung yakni Pak Chakim dan Ibu Santi mereka secara bergandeng tangan menyelenggarakan acara dari hari pertama hingga hari keempat.
Rupanya sebelum penulis hadir di kota Pontianak ini, acara sudah berlangsung selama dua hari yang diisi dengan pembekalan materi seperti : 1. Pemberdayaan perpustakaan Sekolah dibawakan oleh Drs. Muhyiddin, M.Si 2. Manajemen Pengelolaan perpustakaan Sekolah oleh Sahroni S.Sos 3. Pengembangan Layanan, Fasilitas dan SDM Perpustakaan Sekolah oleh Erwin Sitorius S.Sos dan Peran Perpustakaan Sekolah dalam menunjang Proses Belajar Mengajar oleh Drs Paimin Slamet. Semua peserta mengatakan bahwa baru kali inilah merasakan pelatihan mengenai perpustakaan sekolah dan diundang oleh LPMP lagi.
Hari ketiga diawali dengan presentasi Pak Bahi mengenai Permendiknas No 25 tahun 2008, mendapat tanggapan antusias dengan banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Setelah makan siang baru dimulai ” Pengenalan ATPUSI” materi lancar saja karena bantuan Tim Pemrakarsa yang sudah mengadakan ”lobby atau pengenalan secara informal ” di ruang makan hotel sambil diringi penyanyi yang suaranya prima dan musik yang oke atau sambil menikmati kudapan di lobby hotel yang persis di tepi sungai Kapuas sambil memandang sliweran kapal-kapal yang melaju.
Begitu pula pada saat pemilihan pengurus sangat cepat, di bawah ini adalah hasilnya :
Ketua : Moh. Anshari Hatta, S.E.
Wakil Ketua : Mellyarni, A.Ma.Pust.
Sekretaris : Tusyoko
Bendahara : Linda

Komisi-Komisi :
A. Organisasi dan Keanggotaan : Eva Wahyuni
B. Pengembangan Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah : Sri Suryani
C. Usaha Dana : Imam Annawawi
D. Hubungan Kerjasama : Syafrullah

Acara ditutup sehari lebih cepat, tapi peserta masih menyempatkan diri untuk langsung membereskan soal keanggotaan ATPUSI PD Kalbar. Semoga semangat untuk memajukan Perpustakaan Sekolah terus mengalir seperti sungai Kapuas.

PD ATPUSI Ibukota Jakarta

2010-06-13T18:32:00.000-07:00

Kali ini giliran Pengurus Daerah ke 18 terbentuk, yaitu DKI Jakarta. Bertempat di Ruang Kelas LPMP Propinsi DKI Jakarta , Selasa 25 Mei 2010 berkumpul 16 peserta dari 5 wilayah Jakarta, termasuk perwakilan dari Pulau Seribu, untuk mengadakan seminar dan konvensi Pembentukan Pengurus Daerah ATPUSI.

Acara dibuka oleh Bapak Poltak Manurung – dari LPMP dan Pak Muhamad Ihsan dari ATPUSI pusat pada jam 8.40 dilanjutkan dengan pemaparan materi ” Peran Perpustakaan sebagai Sumber Belajar di Sekolah” oleh Pak Sopian Adrianto, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Selama membawakan materi ini Pak Sopian banyak memotivasi peserta agar pengurus daerah ATPUSI DKI Jakarta yang akan terbentuk nanti aktif untuk memperbaiki keadaan pustakawan yang sedang terpuruk. Pak Sopian secara pribadi akan membantu ATPUSI bila pengurus menghubungi beliau di Kantor Dinas.

Sosialisasi Permendiknas No. 25 Tahun 2008 dibawakan oleh Pak Bahi dalam versi singkat, banyak informasi baru dirasakan oleh 16 peserta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tenaga perpustakaan. Ketua LPMP juga turut memberikan bekal dengan pernyataan ” bahwa kita pada saat ini ada bersama untuk satu tujuan perbaikan kondisi tenaga perpustakaan harus bergandeng tangan dalam mencapainya, berbagi tugas , menetapkan waktu yang diperlukan dan menetapkan strategi pencapaian ”.

Setelah makan siang, peserta diberikan sosialisasi tentant ATPUSI, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan pengurus. Pemilihan berlangsung mulus dipimpin oleh Pak Eko Susanto dari SMAN 69 Pulau Seribu.

Berikut adalah susunan pengurusnya :

Ketua : Emroni, S.Sos. M.Pd.
Wakil Ketua : Gunawan, S Pd. I
Sekretaris : Partinah S.Pd
Bendahara : Zaitun Khairani

Komisi-Komisi :
A. Organisasi dan Keanggotaan : Sukarlik
B. Pengembangan Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah : Eko Susanto
C. Usaha Dana : Sugiyanto
D. Hubungan Kerjasama : Djunaedi, S.Pd

Acara ditutup pada jam 16.30 oleh Pak Poltak Manurung. Kita tunggu kiprah PD DKI Jakarta. Terimakasih kami ucapkan kepada Pak Harry dan Ibu Poppy yang terus sibuk dari mulai persiapan acara hingga akhir acara

ATPUSI di Serambi Mekkah

2010-05-19T19:33:00.001-07:00

Propinsi Aceh menjadi propinsi ke ke-sembilan yang telah memiliki kepengurusan ATPUSI. Bertempat di Ruang Kelas LPMP Provinsi Aceh pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 telah dilantik pengurus ATPUSI Propinsi Aceh yang diketuai oleh Fauziah Usman. Pelantikan dilakukan oleh wakil Pengurus Pusat ATPUSI, Rachmawati.
Fauziah Usman terpilih sebagai ketua berdasarkan pemilihan oleh peserta dalam acara seminar Fasilitas Pembentukan ATPUSI Tingkat Propinsi yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 9 Mei 2010. Peserta berjumlah 21 orang dari kabupaten dan kota di propinsi paling barat Indonesia ini

Acara ini merupakan seminar dan konvensi. Seminar diisi dengan berbagai materi mengenai perpustakaan sekolah oleh para pembicara dari kalangan pakar Ilmu Perpustakaan di Aceh dan penjelasan tentang Permen Diknas No 25 serta berbagai kebijakan pemerintah lain oleh Direktorat Tenaga Pendidikan yang diwakili oleh Kasubag Umum Bpk Drs. Subahi Idris MM. Sedangkan Konvensi diawali dengan sosialisasi tentang ATPUSI oleh Rachmawati yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang mekanisme konvensi. Proses konvensi hingga pemilihan berjalan dengan lancar dan baik dipimpin oleh salah satu peserta, Ernida. Pada malam itu susunan pengurus pun telah terbentuk dan disepakati oleh seluruh peserta. . Struktur Kepengurusan ATPUSI Propinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Ketua : Fauziah Usman
Wakil Ketua : Siti Alpiyah
Sekretaris : Syarifuddin, S.Pd
Bendahara : Ernida
Komisi-Komisi:
I. Komisi Keanggotaan dan Organisasi
Ketua :.Mariana
Anggota : Masnidar
II. Komisi Pengembangan Profesi
Ketua : Cut Ainal Mardhiah, A.Md
Anggota : Rafnila Sari Dewi
III. Komisi Dana Usaha
Ketua : Nilawati, A.Md.
Anggota : Merina
IV. Komisi Hubungan Kerjasama
Ketua : Maziatul Ida, S.Pi
Anggota : Rosmanidar

Setelah itu acara dilanjutkan dengan pembahasan mengenai block grant dan proses pengajuan proposal. Dalam hal ini, pihak LPMP turut memberikan berbagai masukan serta berjanji untuk membantu dalam teknis penyusunan dan pengajukan proposal guna pencairan dana block grant.

Pada hari minggu pagi, agenda acaranya adalah penyusunan program kerja. Para pengurus terpilih merancang program kerjanya masing sesuai komisinya dibantu peserta lain. Prosesi pelantikan sekaligus penutupan keseluruhan rangkaian acara dimulai pukul 11.00 dengan dihadiri oleh Kepala LPMP, Drs Makmun Ibrahim. Saat bersiap hendak pulang ke kediaman masing-masing, peserta dikejutkan oleh gempa yang mengguncang Aceh, Medan dan sekitarnya. Syukurlah gempa yang berpusat di Meulaboh dengan kekuatan 7.2 Skala Richter ini tidak menimbulkan kerusakan.

Dilaporkan oleh: Rachmawati

PEMBENTUKAN ATPUSI PROPINSI MALUKU

2010-05-18T17:29:00.000-07:00

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya Pembentukan ATPUSI Propinsi Maluku telah berlangsung pada tanggal 27 April 2010. Berikut laporan lengkapnya.

Bertempat di Ruang Kelas LPMP Maluku, para pengurus terpilih dilantik oleh perwakilan PP ATPUSI, Rachmawati disaksikan oleh wakil LPMP Bpk Drs. N. Hurulean. Susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:

Ketua : D. Waisapy
Wakil ketua : M.N. Mainake
Sekretaris : S. Pente, S.Pd
Bendahara : N. Lasamuna

Komisi-komisi
I. Organisasi dan Keanggotaan
Ketua : Obet Jadera, S.Pd. Ind.
Anggota : Martha Belseran
J.Y.W. Likko

II. Pengembangan Profesi Tenaga Perpustakaan
Ketua : S. Tinggapy
Anggota : Rapik Widayat
Rusdi Mamulaty, S.Pd.

III. Dana Usaha
Ketua : F. Efruan, S.Pd
Anggota :. M. Gardjalay
N. Watubun

IV. Hubungan Kerjasama
Ketua : J. Ruspanah
Anggota : R. Efendi, S. Sos.
Harsini, S. Th.

Pengurus terpilih berdasarkan pemilihan oleh peserta dalam acara Fasilitas Pembentukan ATPUSI Tingkat Propinsi yang berlangsung pada tanggal 26 hingga 28 April 2010. Peserta berjumlah 23 orang dari kabupaten dan kota di propinsi ini. Rangkaian acara terdiri dari seminar dan pelatihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepustakawan sekolah seperti minat baca serta paparan mengenai kebijakan Pemerintah di bidang perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah yang disampaikan oleh wakil Direktorat Tenaga Kependidikan, Dr Wasis D. Dwiyogo. Semoga kepustakawan sekolah dapat berkembang di propinsi bagian timur Indonesia ini.

Oleh: Rachmawati

Kabar Gembira Lagi... ATPUSI Maluku Utara dan Sulawesi Tengah Terbentuk

2010-05-04T21:55:00.000-07:00

Lagi, ATPUSI Maluku Utara (Ternate) dan Sulawesi Tengah (Palu) terbentuk. Pembentukan dan pelantikan dilaksanakan pada hari Senin, 3 Mei 2010 di LPMP masing-masing.

Nampak para peserta sangat antusias dan menaruh harapan besar agar permasalahan-permasalahan di perpustakaan sekolah dapat diatasi secara bertahap.

Pelantikan ATPUSI Propinsi Maluku Utara dihadiri oleh Kepala LPMP Malut, Perwakilan Direktorat Tenaga Kependidikan Dr. Wasis D. Dwiyogo, M.Pd. dan Ketua Umum PP ATPUSI Muhamad Ihsanudin, M.Hum.

Sedangkan pelantikan ATPUSI Propinsi Sulawesi Tengah dilakukan oleh Ibu Hanna Latuputty, S.S sebagai representative dari PP ATPUSI.

Menyusul pembentukan ATPUSI Propinsi NAD 7-8 Mei, Kalimantan Selatan 17-18 Mei, Kalimantan Barat dan Jawa Timur 21 Mei, serta Gorontalo 14-16 Mei 2008.

ATPUSI terus bergerak mengembangkan sayap organisasinya. Dalam tahun 2010 ini diharapkan ATPUSI sudah berdiri di 33 propinsi di Indonesia.

Hidup ATPUSI! Jaya Perpustakaan Sekolah Indonesia!!!

Salam ATPUSI,

PP ATPUSI

Lagi... ATPUSI Lampung, Palembang dan Ambon Dideklarasikan

2010-04-29T19:13:00.001-07:00

Yang terhormat para pustakawan sekolah di seluruh Indonesia.

Kini ATPUSI terus melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru nusantara. Pada hari Sabtu, 24 April lalu ATPUSI Lampung dideklarasikan. Kemudian, hari Senin, 26 April ATPUSI Sumatera Selatan juga dideklarasikan. Lalu sehari kemudian, Selasa 27 April 2010 ATPUSI Maluku (Ambon) juga dideklarasikan. Sampai hari ini, Jum'at, 30 April 2010 Kepengurusan ATPUSI sudah hadir di 6 Propinsi.

Menyusul Sulawesi Tengah (Palu), Maluku Utara (Ternate), Sumatra Barat (Padang) akan dideklarasikan tanggal 3 Mei 2010. Lalu Jawa Barat tanggal 4 Mei 2010, NAD (Aceh) 7 Mei 2010, Banten 26 Mei 2010. Yang lain masih menunggu konfirmasi.

ATPUSI akan menyebar terus di 33 propinsi dan 510 Kabupaten/Kota. Tahun ini targetnya semua propinsi sudah terbentuk, insya Allah. Do'akan saja.

ATPUSI adalah wadah bagi pustakawan sekolah di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya. Visi ATPUSI adalah membentuk tenaga perpustakaan sekolah Indonesia yang profesional. Berbagai program dan kegiatan yang meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan sekolah menjadi prioritas utama. Di samping pengembangan karier dan kesejahteraannya sesuatu yang melekat di dalam perjuangan ATPUSI.

ATPUSI terus maju! Jaya perpustakaan sekolah Indonesia!

Salam ATPUSI,

Muhamad Ihsanudin, M.Hum
Ketua Umum

ATPUSI NTB Terbentuk

2010-04-19T16:13:00.000-07:00

Lagi Pengurus Daerah ATPUSI terbentuk. Kini giliran Nusa Tenggara Barat yang menyusul membentuk ATPUSI tingkat propinsi. Minggu, 18 April 2010 telah resmi dilantik Pengurus ATPUSI Provinsi NTB dan sekaligus Pengurus Daerah inti Kabupaten/Kota se-NTB yang disaksikan oleh perwakilan LPMP, Dikpora, Baperpusda dan IPI Provinsi NTB. Pelantikan dilakukan oleh Pengurus Pusat ATPUSI yang diwakili oleh Nur Halim Sumirat, S.Pd.I selaku Komisi Organisasi dan Keanggotaan. Bertempat di LPMP NTB acara pembentukan ATPUSI dirangkai dengan kegiatan diklat perpustakaan sekolah yang diikuti oleh perwakilan tenaga perpustakaan seluruh kabupaten/kota se-NTB yang berjumlah 30 orang.
Acara ini belangsung selama 5 hari sejak 16 – 20 april 2010 yang dibuka secara langsung oleh Bapak Mendiknas Muhammad Nuh bersamaan dengan kegiatan lain di LPMP NTB diantaranya EDS, Seminar HIPSSI, Prajab Dosen UNRAM dan lainnya. Usai pembukaan oleh Bapak Mendiknas selanjutnya disampaikan tentang Permendiknas 25 tahun 2008 oleh bapak Drs. Subahi Idris, MM Kasubag Umum Direktorat Tendik, Dirjen PMPTK Kementrian Pendidikan Nasional. Selanjutnya disampaikan sosialisasi tentang ATPUSI yang dilanjutkan dengan konvensi atau pembentukan pengurus daerah ATPUSI provinsi Nusa Te nggara Barat periode 2010 – 2014. Bahkan atas kesepakatan peserta perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota se-NTB yang hadir pada hari itu sekaligus didaulat sebagai pengurus daerah ATPUSI Kabupaten/Kota se-NTB. Alhasil tidak hanya terbentuk kepengurusan daerah ATPUSI provinsi NTB saja namun sekaligus pengurus kabupaten/kota se-NTB meskipun baru pengurus inti.
NTB sendiri merupakan provinsi ketiga setelah Yogyakarta dan Sumatera Utara yang telah membentuk ATPUSI tingkat propinsi. Sesuai dengan yang diprogramkan PP ATPUSI dan terget dari Ditendik pertengahan 2010 ini seluruh provinsi telah terbentuk kepengurusan daerah ATPUSI. Mengingat dana block grant 25 juta untuk pengurus daerah ATPUSI telah menanti untuk mendanai berbagai program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan profesionalisme tenaga perpustakaan sekolah.
Semoga Provinsi-provinsi lain segera menyusul sehingga ATPUSI dapat segera terbentuk diseluruh Indonesia. Amin..

Salam ATPUSI

Dilaporkan oleh : Nur Halim Sumirat

ATPUSI Sumatera Utara Terbentuk

2010-04-13T02:09:00.000-07:00

Medan, ATPUSI terus bergerak dan berkembang. Usai terbentuk di Yogyakarta januari lalu kini giliran Sumatera Utara berhasil membentuk Pengurus Daerah ATPUSI. Ini merupakan pengurus daerah kedua setelah Yogyakarta. Tepatnya pada hari Selasa, 6 April 2010 lalu, bertempat di Gedung Pancasila – Kompleks Perkantoran LPMP Sumatera Utara yang berada di Jalan Bunga Raya no 96 A Asam Kumbang Medan telah berlangsung konvensi ATPUSI yang berhasil membentuk kepengurusan ATPUSI Tingkat Propinsi.

Kegiatan ini merupakan bagian akhir dari rangkaian acara Seminar dan Konvensi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia Tingkat Propinsi Sumut yang dihadiri oleh Kasubdit Tendik, Dirjen PMPTK Kementrian Pendidikan Nasional yakni Dr. Abi Sujak dan didampingi langsung oleh staf LPMP Sumut yakni bapak Rudianto, bapak Ojak dan Ibu Suwarni. Acara ini sedianya berlangsung selama 4 hari 3 malam sejak minggu sore 4 april hingga rabu siang tanggal 7 april 2010 namun karena konvensi berjalan lancar sehingga selasa malam acara sudah selesai.

Acara konvensi sendiri dilakukan pada waktu menjelang istirahat makan siang pada hari selasa 6 april yang diawali dengan Presentasi Sosialisasi ATPUSI dari Ibu Eko Wiyanti selaku Pengurus Pusat ATPUSI sebagai ketua I kemudian dilanjutkan dengan konvensi yang dipimpin oleh Harahap Amd, dan Seriwati Purba S.Pd. Meskipun sempat ditawarkan mekanisme Pemilihan namun pada akhirnya kovensi atau pemilihan pengurus dilakukan secara aklamasi oleh peserta Konvensi. Pemilihan secara aklamasi ini dilakukan dengan pertimbangan karena semua peserta telah bersama-sama selama dua hari sehingga mampu menilai siapa saja yang layak menjadi pengurus. Hingga akhirnya terbentuklah susunan kepengurusan ATPUSI Sumut dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Aswansyah Putra S.Pd
Wakil Ketua : Juliana Rahmadani Harahap
Sekretaris : Rima Verawaty Sitepu Amd
Bendahara : Ely Hendriani S.Pd

Komisi-Komisi :
A. Komisi Pengembangan Profesi Teaga Perpustakaan
1. H Rumintang
2. Yuli Romana
3. Seriwati Purba

B. Komisi Organisasi dan Keanggotaan
1. Yaniria Zebua
2. Lisnawati
3. Alfian

C. Komisi Dana Usaha
1. Epia Zega
2. Darwis
3. Rismawan Pandiagan

D. Komisi Kerjasama
1. Baharuddin Hasibuan
2. Horiza Surbakti
3. Sessi

Usai dibentuk, pengurus daerah disyahkan oleh Ibu Eko Wiyanti selaku wakil dari PP ATPUSI dan resmilah pengurus daerah ATPUSI Propinsi Sumatera Utara periode 2010 - 2014. Selanjutnya Kepengurusan yang baru terbentuk ini langsung dituntut untuk segera bergerak cepat dengan melakukan pekerjaan pertama yakni mempelajari panduan Blockgrant dari PMPTK sebesar 25 juta untuk kegiatan pengurus. Kemudian mengajukan proposal dan melaksanakan berbagai program yang telah ditetapkan. Pihak LPMP telah menyediakan diri menjadi konsultan dan juga akan menyediakan tempat bila ATPUSI akan mengadakan pertemuan atau kegiatan dengan terlebih dahulu menghubungi Pak Rudianto.

Bila ingin menghubungi pengurus ATPUSI Sumut dapat melalui Bpk Aswansyah
( hp 0812 6411 014 ) dan Ibu Rima ( hp 0813 75 6666 78 ).

Selamat bekerja , jayalah ATPUSI, majulah perpustakaan sekolah Indonesia,
mari bersama-sama bekerja membangun perpustakaan sekolah di seantero penjuru Tanah Air Indonesia !!

Oleh Eko Wiyanti.

Juknis Pembentukan ATPUSI Propinsi dan Block Grant 25 jt

2010-03-25T05:26:00.000-07:00

Kabar gembira, Dirjen PMPTK telah menerbitkan Juknis Pembentukan ATPUSI Propinsi dan Block Grant 25 jt untuk pengurus ATPUSI. Kepada seluruh tim pemrakarsa yang ingin mendapatkan juknis tersebut Silahkan klik disini

Kepada seluruh tim pemrakarsa dimohon segera berkordinasi dengan LPMP daerah masing-masing. Kita diberi waktu hingga bulan juli 2010 sudah harus terbentuk Pengurus daerah ATPUSI Propinsi di seluruh Indonesia. Ayo sukseskan bersama... ! program pembentukan pengda ATPUSI propinsi diseluruh Indonesia.
Jayalah ATPUSI..!!
Majulah perpustakaan sekolah Indonesia

salam ATPUSI

ATPUSI KERJASAMA DENGAN HONG KONG

2010-01-18T20:35:00.000-08:00

Dalam perjalanan waktu, ATPUSI terus memantapkan langkahnya. Setelah merampungkan program kerja dan rencana strategisnya serta membentuk kepengurusan di daerah-daerah, kini ATPUSI menjalin kerjasama dengan Hong Kong Teacher Librarians Association (HKTLA)dalam tiga hal: (1) Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan, (2) Program Information Literacy, dan (3) Sharing session, seperti diskusi, seminar atau workshop bersama.

Penandatanganan MOU antara ATPUSI dan HKTLA berlangsung di Hong Kong tanggal 11 Desember 2009. Hadir pada acara tersebut: Ketua Umum PP ATPUSI, Muhamad Ihsanudin, M.Hum, Ketua Pokja Pengembangan Perpustakaan Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional, Dr. Wasis D. Dwiyogo, Regional Director of IASL (International Association of School Librarianship) untuk wilayah Asia Timur, Betty, Chu Wah Hing, Vice President of HKTLA, Angel, Leung Yeut Ha, Secretary of HKTLA, Livesey LUK, Hok Hei, dan President of HKLA (Hong Kong Librarian Association).

ATPUSI YOGYAKARTA TERBENTUK

2010-01-18T20:33:00.000-08:00

Pada hari Sabtu, 16 Januari 2010 Pengurus Daerah ATPUSI tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta terbentuk. Pengukuhan pengurus dilakukan oleh Ketua Umum PP ATPUSI, Muhamad Ihsanudin, M.Hum, melalui acara "SEMINAR DAN KONVENSI TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH SE-PROPINSI D.I. YOGYAKARTA".

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY yang disampaikan oleh sekretarisnya. Dihadiri oleh Kepala Badan Perpustakaan Daerah DIY dan Kepala Kanwil Departemen Agama DIY.

Sebagai pembicara kunci dalam seminar ini adalah Dr. Abi Sujak, Kepala Program Direktorat Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional.

Acara seminar dan konvensi ini dihadiri oleh 185 tenaga perpustakaan sekolah/madrasah se-propinsi DIY dari tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Acara berlangsung dengan sukses dan lancar. Terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah ATPUSI Propinsi Yogyakarta adalah Arsidi, Pustakawan SMA 1 DIY.

Konvensi dan Seminar Nasional Tenaga Perpustakaan Sekolah

2009-06-08T06:44:00.000-07:00

Berlangsung tanggal 27-29 Mei 2009 bertempat di Hotel Millennium Jakarta. Peserta konvensi dan seminar berjumlah 137 orang dari 33 propinsi di Indonesia. Para peserta sepakat membentuk sebuah asosiasi yang diberi nama ASOSIASI TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH INDONESIA (ATPUSI) sebagai wadah untuk memperjuangkan profesionalisme tenaga perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia. Kepengurusan ATPUSI terdiri dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Pembentukan ATPUSI dihadiri juga oleh Pengurus Asosiasi Perpustakaan Sekolah Internasional atau International Association of School Libraries (IASL) dari Hongkong, Singapore dan Malaysia.

SUSUNAN PENGURUS PUSAT ATPUSI PERIODE 2009 - 2013

2009-05-28T01:22:00.000-07:00

Ketua Umum : Muhamad Ihsanudin, M.Hum
Sekretaris Jenderal : Sulfan Zayd
Sekretaris : Ulyatih, S.Pd
Bendahara : Sri Dharma Lokandari, S.Pd

Ketua I : Eko Raharjo
Ketua II : M. I. Ekowati, M.Si
Ketua III : Bambang Gunawan

Komisi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri : Hanna Latuputty, S.S
Komisi Pengemb. Profesi Tenaga Kependidikan : Rachmawaty, S.S
Komisi Organisasi dan Keanggotaan : Nur Halim Sumirat
Komisi Dana Usaha : Dr a. Siti Sa’adah

AD DAN ART ATPUSI

2009-05-27T10:44:00.000-07:00

ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH INDONESIA
(ATPUSI)

ANGGARAN DASAR
ASOSIASI TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Serta visi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk ikut serta dalam usaha mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi pada pengertian, keinsafan dan keyakinan bahwa perpustakaan dengan segala aspek kegiatanya mempunyai fungsi dan peranan penting dalam membangun bangsa dan negara, maka pustakawan Inidonesia berikrar untuk bersatu guna bersama-sama memberikan sumbangan dalam pembangunan negara dan bangsa dibidang pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Menyadari bahwa profesi, keahlian dan keterampilan tenaga perpustakaan sekolah dengan segala kaitannya perlu ditingkatkan dengan menghimpun tenaga perpustakaan Indonesia dalam organisasi profesi, maka dengan ini dibentuklah Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:
1. Tenaga perpustakaan sekolah adalah pegawai di lingkungan sekolah negeri maupun swasta yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan pada unit perpustakaan sekolah.
2. Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia adalah Organisasi profesi tenaga perpustakaan sekolah.

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 2
Nama

Organisasi profesi tenaga perpustakaan sekolah bernama Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia, yang selanjutnya disebut ATPUSI.

Pasal 3
Kedudukan

ATPUSI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4
Waktu

ATPUSI didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2009 untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II
ASAS, SIFAT, LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 5
Asas

ATPUSI berasaskan Pancasila.

Pasal 6
Sifat

ATPUSI merupakan organisasi profesi yang bersifat nasional dan mandiri.

Pasal 7
Lambang dan Bendera

Lambang dan Bendera ATPUSI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III
TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 8
Tujuan

ATPUSI bertujuan:
a. meningkatkan profesionalisme tenaga perpustakaan sekolah;
b. mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
c. mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian tenaga perpustakaan sekolah untuk bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 9
Kegiatan

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 8, ATPUSI melakukan berbagai kegiatan:
a. membina forum komunikasi antar tenaga perpustakaan sekolah dan atau kelembagaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
b. mengadakan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah khususnya di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
c. mengusahakan keikutsertaan ATPUSI dalam pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan nasional di bidang perpustakaan sekolah, dokumentasi dan informasi.
d. mendukung program advokasi bagi tenaga perpustakaan sekolah.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 10
Sturktur Organisasi

Struktur organisasi ATPUSI terdri dari:
a. ATPUSI Pusat berdomisili di Ibukota Negara;
b. ATPUSI Daerah Provinsi berdomisili di Ibukota Provinsi;
c. ATPUSI Daerah Kabupaten/Kota berdomisili di Kabupaten/Kota.

Pasal 11
Pengurus

Kepengurusan ATPUSI terdiri dari:
a. Pengurus Pusat untuk tingkat nasional;
b. Pengurus Daerah Provinsi untuk tingkat propinsi;
c. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 12
Pengurus Pusat

(1) Pengurus Pusat ATPUSI (PP- ATPUSI) terdiri dari:
a. Ketua Umum;
b. Sekretaris Jenderal;
c. Ketua I;
d. Ketua II;
e. Ketua III;
f. Sekretaris;
g. Bendahara
h. Komisi-komisi.
(2) Ketua Umum Pengurus Pusat ATPUSI, ditetapkan dan dilantik oleh Kongres untuk masa jabatan 4 tahun.
(3) Ketua Umum hanya dapat menjabat dua periode secara berturut-turut.
(4) Fungsionaris Pengurus Pusat tidak dibenarkan merangkap menjadi Pengurus Daerah.
(5) Sekertaris Jenderal dibantu Sekretaris dan dapat mengangkat tenaga sekretariat tetap sesuai dengan kebutuhan.
(6) Sekertaris Jenderal dan Bendahara bersama-sama dalam penyelenggaraan administrasi penerimaan iuran anggota dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan AD/ART.
(7) Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:
a. memimpin Organisasi;
b. menyelenggarakan Kongres dan melaksanakan Keputusan Kongres;
c. menyelenggarakan Rapat Kerja Pusat;
d. menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang harus dipertanggungjawabkan pada Kongres;
e. menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri;
f. melaksanakan koordinasi dengan pengurus Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Pasal 13
Pengurus ATPUSI Daerah Provinsi

(1) Pengurus ATPUSI Daerah Provinsi terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekertaris;
d. Bendahara;
e. Komisi-komisi;
(2) Pengurus ATPUSI Daerah Provinsi dapat dipilih, ditetapkan dan dilantik oleh Musyawarah Daerah Provinsi untuk masa jabatan 4 tahun, dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
(3) Ketua Pengurus ATPUSI Daerah Provinsi hanya dapat menjabat dua periode berturut-turut.
(4) Sekretaris dibantu tenaga sekretriat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan.
(5) Tugas dan Kewajiban Pengurus ATPUSI Daerah Provinsi adalah:
a. memimpin organisasi;
b. melaksanakan Keputusan Kongres ATPUSI;
c. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah ATPUSI Provinsi;
d. menyelenggarakan Musyawarah ATPUSI Daerah Provinsi dan melaksanakan Keputusan Musyawarah ATPUSI Daerah Provinsi;
e. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat ATPUSI;
f. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah lain;

Pasal 14
Pengurus ATPUSI Daerah Kabupaten/Kota

(1) Pengurus ATPUSI Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekertaris;
d. Bendahara;
e. Seksi-seksi.
(2) Pengurus ATPUSI Daerah Kabupaten/Kota dilipih, ditetapkan dan dilantik oleh Musyawarah ATPUSI Daerah Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 4 tahun, dan disahkan oleh Pengurus ATPUSI Daerah Provinsi.
(3) Ketua Pengurus ATPUSI Daerah Kabupaten/Kota hanya dapat menjabat dua periode berturut-turut.
(4) Sekretaris dibantu tenaga sekretriat untuk menjalankan tugas kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan.
(5) Tugas dan Kewajiban Pengurus ATPUSI Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
a. memimpin organisasi;
b. melaksanakan Keputusan Kongres;
c. menyusun dan melaksanakan program kerja mengacu pada program kerja Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
d. menyelenggarakan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
e. membuat laporan tahunan tertulis kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi;
f. melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi serta Pengurus Daerah Kabupaten/Kota lain;
g. melaksanakan pemungutan iuran anggota dan penyerahan ke Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pasal 15
Pelindung dan Badan Pembina

(1) Pelindung ATPUSI terdiri dari:
a. Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dirjen PMPTK Depdiknas, Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Depdiknas untuk Pengurus Pusat
b. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi, Kepala Kanwil Departemen Agama dan Kepala Badan Perpustakaan Propinsi untuk Pengurus Daerah Provinsi;
c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kandepag dan Kepala Perpustakaan Umum Kab/Kota untuk Pengurus daerah Kabupaten/Kota.
(2) Badan Pembina ATPUSI terdiri dari:
a. Badan Pembina Pusat;
b. Badan Pembina Daerah Provinsi;
c. Badan Pembina Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Badan Pembina bertugas memberikan saran dan/atau nasehat tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan organisasi kepada Pengurus ATPUSI Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyangkut kebijakan pelaksanaan Keputusan Kongres atau Musyawarah Daerah, AD/ART dan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 16
Anggota

(1) Anggota ATPUSI terdiri dari:
a. anggota biasa;
b. anggota luar biasa;
(2) Anggota Biasa adalah tenaga perpustakaan sekolah yang telah mendaftar sebagai anggota ATPUSI.
(3) Anggota Luar Biasa adalah warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan perpustakaan sekolah yang telah mendaftar sebagai anggota ATPUSI.
(4) Setiap anggota ATPUSI harus memiliki Kartu Anggota yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 17
Hak dan Kewajiban Anggota

(1) Anggota Biasa mempunyai hak suara, bicara, memilih, dan dipilih;
(2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara;
(3) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajiban membayar iuran keanggotaan;
(4) Setiap anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATPUSI.

Pasal 18
Hilangnya Keanggotaan dan Hak Membela diri

(1) Keanggotaan seseorang dinyatakan hilang jika yang bersangkutan:
a. mengundurkan diri;
b. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATPUSI;
c. melakukan perbuatan yang merugikan organisasi;
d. meninggal dunia atau hilang;
(2) Anggota yang diberhentikan sehubungan dengan ayat (1) huruf b dan huruf c di atas mempunyai hak untuk membeladiri.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 19
Permusyawaratan

(1) Permusyawaratan organisasi terdiri dari:
a. Kongres;
b. Rapat Kerja Pusat (Rakerpus);
c. Musyawarah Daerah (Musda);
d. Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
(2) Kongres
a. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi untuk:
1. menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus pusat;
2. meninjau, menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATPUSI;
3. memilih dan mensahkan Ketua Umum Pengurus Pusat.
b. Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, pengurus Daerah, Pembina dan Peninjau.
c. Kongres diadakan 4 tahun sekali.
(3) Rapat Kerja Pusat
a. Rapat Kerja Pusat adalah forum tertingi setelah kongres untuk membahas program kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi;
b. Rapat Kerja Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat serta utusan-utusan daerah;
c. Rapat Kerja Pusat diadakan dalam tahun pertama sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.
(4) Musyawarah Daerah Provinsi
a. Musyawarah Daerah Provinsi merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota untuk:
1. menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah Provinsi;
2. memilih dan mensahkan Ketua Pengurus Daerah Provinsi;
3. menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
b. Musyawarah Daerah Provinsi dihadiri oleh pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Anggota, Pembina dan Peninjau.
c. Musyawarah Daerah diadakan 4 tahun sekali dan selambat-lambatnya 3 bulan setelah Kongres.
(5) Rapat Kerja Daerah Provinsi
a. Rapat Kerja Daerah Provinsi merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah Provinsi dan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, serta anggota untuk membahas pelaksanaan program kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi.
b. Rapat Kerja Daerah Provinsi diadakan dalam tahun pertama sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.
(6) Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota
a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dan Anggota untuk:
1. menilai dan mensahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
2. memilih dan mensahkan Ketua Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
3. menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
b. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Anggota, Pembina dan Peninjau.
c. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan 4 tahun sekali dan selambat-lambatnya 3 bulan setelah Musyawarah Daerah Provinsi.
(7) Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota
a. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota merupakan pertemuan antara Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggota untuk membahas pelaksanaan program kerja dan ketetapan-ketetapan organisasi.
b. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota diadakan dalam tahun pertama sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 20
Kuorum dan Hak Suara

(1) Kuorum:
a. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah pengurus daerah provinsi;
b. Musyawarah Daerah Provinsi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah pengurus daerah Kabupaten/Kota;
c. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota baru sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah anggota;
(2) Hak Suara:
a. Hak Suara dalam Kongres:
1. 3 (tiga) hak suara untuk Badan Pembina;
2. 3 (tiga) hak suara untuk Pengurus Pusat;
3. 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Provinsi yang hadir;
4. 1 (satu) hak suara untuk Pengurus Kab/Kota
b. Hak Suara dalam Musda Provinsi
1. 3 (tiga) hak suara untuk Badan Pembina;
2. 3 tiga) hak suara untuk Pengurus Daerah;
3. 2 (dua) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota yang hadir;
c. Hak Suara dalam Musda Kabupaten/Kota
1. 3 (tiga) hak suara untuk Badan Pembina;
2. 2 (tiga) hak suara untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) hak suara untuk setiap anggota.

Pasal 21
Keputusan

(1) Pengambilan keputusan diusahakan secara musyawarah mufakat, jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(2) Keputusan mengenai pemilihan Calon Ketua Umum PP ATPUSI/Calon Ketua PD ATPUSI dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

BAB VII
D A N A

Pasal 22
Dana

Dana organisasi diperoleh dari:
a. iuran anggota;
b. bantuan dari anggota;
c. sumber lain yang tidak mengikat;
d. hasil usaha organisasi.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 23
Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran dasar ini dapat diubah oleh Kongres dengan persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah suara.

Pasal 24
Pembubaran Organisasi

(1) Pembubaran Organisasi ATPUSI hanya dapat dilakaukan oleh kongres dengan persetujuan dua pertiga dari jumlah Pengurus Daerah ATPUSI.
(2) Jika Organisasi ATPUSI dibubarkan, maka hak milik dan kekayaan organisasi diatur dengan keputusan Kongres.

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25
Anggaran Rumah Tangga ATPUSI

(1) Anggaran Dasar ATPUSI dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ATPUSI.
(2) Anggaran Rumah Tangga ATPUSI ditetapkan oleh Kongres.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 26
P e n u t u p

(1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ATPUSI ini ditetapkan dalam Konvensi dan Seminar Nasional Tenaga Perpustakaan Sekolah di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2009.

BAGIAN II
ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

(1) ATPUSI dibaca at-pu-si
(2) ATPUSI adalah wadah tenaga perpustakaan sekolah Indonesia.

BAB II
LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 2
Lambang dan Bendera

(1) Lambang ATPUSI:
a. Bentuk: Buku terbuka dan sumber belajar cetak, audio, audio visual dan komputer, obor dan nama ATPUSI dalam tali ikatan segi lima.
b. Warna dasar: Kuning emas
c. Warna gambar:
1. buku: putih
2. media cetak: abu-abu
3. media audio: biru
4. media audio visual: merah
5. media komputer: kuning
6. tulisan ATPUSI: biru
7. tulisan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah (setengah lingkaran): hitam
8. Arti
lingkaran luar berarti kesatuan tekad organisasi dalam mencapai tujuan. Segi lima berarti pembianaan pengembangan lima fungsi utama perpustakaan sekolah, yaitu pendidikan, penelitian, informasi, rekreasi dan pelestarian. Obor berarti penyuluhan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Media cetak, audio, audio visual, dan komputer adalah sumber-sumber belajar untuk memperoleh informasi.
(2) Bendera
Warna dasar biru dan lambang terletak ditengah, serta ukuran bendera panjang 150 cm dan lebar 100 cm.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 3
Organisasi

(1) Pengurus Pusat dapat membentuk tim, kelompok atau panitia untuk pelaksanaan suatu program.
(2) Pengurus Pusat ATPUSI terdiri dari:
a. Ketua Umum;
b. Sekretaris Jenderal;
c. Ketua I;
d. Ketua II;
e. Ketua III;
f. Sekretaris;
g. Bendahara;
h. Komisi Organisasi dan Keanggotaan;
i. Komisi Pengembangan Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah;
j. Komisi Usaha Dana;
k. Komisi Hubungan Kerjasama.

Pasal 4
Uraian Tugas

Uraian tugas Pengurus Pusat sebagai berikut:
(1) Ketua Umum
a. memimpin seluruh kegiatan organisasi;
b. memimpin persidangan dalam Kongres dan Rapat Kerja Pusat;
c. menandatangani persetujuan dan kontrak kerjasama serta bantuan-bantuan dari badan atau perorangan pada tingkat nasional dan internasional.
d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban organisasi dan pelaksanaan program kerja pengurus pusat kepada kongres.
(2) Sekretaris Jenderal
a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi;
b. bertanggung jawab atas penyelengggaraan sekretariat ATPUSI;
c. menyiapkan surat menyurat;
d. menyusun program kerja;
e. menyiapkan laporan pertanggungjawaban pengurus pusat kepada kongres.
f. bertanggung jawab atas penerbitan dan pendistribusian majalah dan berita ATPUSI.
(3) Ketua I
a. melaksanakan tugas ketua umum apabila ketua umum berhalangan;
b. mengkoordinasikan program/kegiatan PD provinsi di wilayah barat.
(4) Ketua II
a. melaksanakan tugas ketua umum apabila ketua umum dan ketua I berhalangan;
b. mengkoordinasikan program/kegiatan PD provinsi di wilayah tengah.
(5) Ketua III
a. melaksanakan tugas ketua umum apabila ketua umum, ketua I dan ketua II berhalangan;
b. mengkoordinasikan program/kegiatan PD provinsi di wilayah timur.
(6) Sekretaris
a. melaksanakan tugas sekretaris jendral apabila sekretaris jendral berhalangan;
b. pengaturan acara rapat/pertemuan rutin pengurus pusat dan membuat notula/berita acara setiap rapat/pertemuan;
c. membantu sekretaris jenderal dalam memimpin kantor sekretaris pengurus pusat ATPUSI.
(7) Bendahara
a. mengelola dana organisasi;
b. menandatangani bersama ketua umum semua surat berharga yang diterima atau dikeluarkan organisasi yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000’- (satu juta rupiah);
c. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara tertulis dan rinei setiap 6 (enam) bulan sekali ataupun sewaktu-waktu bila diminta oleh pengurus pusat;
d. membuat neraca keuangan untuk keperluan rapat kerja pusat dan kongres.
(8) Komisi Organisasi dan Keanggotaan
a. membina keanggotaan dan organisasi;
b. menyiapkan pedoman keanggotaan dan keorganisasian;
c. menerbitkan dan menyebarluaskan pedoman keanggotaan dan keorganisasian;
d. memantau kegiatan pendidikan kader organisasi;
e. menyiapkan penyelenggaraan kongres dan rapat kerja;
f. mengumpulkan dan mengevaluasi serta menyusun rancangan kebijakan organisasi dan keanggotaan;
g. menyiapkan dan memberikan kartu tanda anggota ATPUSI;
h. mengelola pangkalan data keanggotaan ATPUSI.
(9) Komis Pengembangan Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah
a. melaksanakan kegiatan kajian di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi bekerja sama dengan instansi terkait;
b. mengadakan koordinasi dalam kegiatan pengembangan bidang perpustakaan sekolah, dokumentasi dan informasi;
c. bekerja sama dengan perpustakaan nasional RI, lembaga dan organisasi terkait dalam menyusun standar perpustakaan sekolah;
d. meningkatkan kerjasama dengan mitra/pemerhati perpustakaan untuk pengembangan perpustakaan sekolah;
e. melaksana pendidikan dan pelatihan;
f. bekerja sama dengan perpustakaan nasional RI, pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam rangka merancang pengembangkan SDM perpustakaan;
g. melakukan kerjasama dalam pengembangan profesi tenaga perpustakaan sekolah;
h. melaksanakan akreditasi tenaga perpustakaan sekolah;
i. melaksanakan sertifikasi tenaga perpustakaan sekolah;
j. melaksanakan penerbitan ilmiah.
(10) Komisi Usaha Dana
a. menyusun program pengumpulan dana;
b. melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam penggalangan dana.
(11) Komisi Hubungan Kerjasama
a. menjalin hubungan kerjasama dalam peningkatan sumber daya perpustakaan sekolahbaik di dalam maupun luar negeri;
b. melaksanakan koordinasi kegiatan kepustakawanan dalam dan luar negeri.
(12) Uraian tugas Pengurus Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berpedoman pada uraian tugas Pengurus Pusat sesuai kebutuhan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5
Penerimaan Anggota

(1) Calon anggota mengisi formulir keanggotaan yang diterbitkan oleh pengurus pusat ATPUSI;
(2) Calon anggota memenuhi persyaratan administrasi;
(3) Apabila memenuhi persyaratan ayat (1) dan ayat (2) maka kepada calon anggota tersebut diberikan kartu anggota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

(1) Hak Anggota:
a. mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi sepanjang menyangkut masalah profesi;
b. menyampaikan pendapat secara tertulis ataupun lisan untuk perbaikan organisasi;
c. mendapatkan penjelasan secara lisan ataupun tertulis tentang program kerja organisasi melalui pengurus.
(2) Kewajiban anggota diantaranya:
a. berpartisipasi aktif, baik dalam bentuk materi, konsep maupun tenaga demi pengembangan organisasi ATPUSI;
b. menjaga nama baik dan membela kepentingan organisasi;
c. memelihara sarana dan prasarana organisasi.

BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 7
Pemberhentian Anggota

(1) Pemberhentian anggota karena perbuatan yang merugikan organisasi tenaga perpustakaan sekolah indonesia yang telah dinyatakan dengan keputusan pengurus pusat, setelah menerima masukan dari pengurus daerah dan pertimbangan.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan berhak diberitahu dan diberi kesempatan untuk membela diri.

BAB VII
PERTEMUAN

Pasal 8
Pertemuan

(1) Kongres diselenggarakan oleh suatu Panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat;
(2) Panitia Penyelenggara wajib membuat laopran pertanggungjawaban tertulis kepada Pengurus Pusat atas penyelenggara Kongres;
(3) Panitia Penyelenggara dinyatakan bubar, setelah laporan pertanggungjawaban diterima dan diperiksa oleh suatu Tim Verifikasi yang dibentuk;
(4) Pertemuan ilmiah ATPUSI meliputi: Seminar, Temu Wicara, Simposium, Panel Diskusi, dan lain-lain;
(5) Pertemuan Ilmiah tingkat nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 9
Pemilihan Pengurus Pusat

(1) Pemilihan ketua Umum yang baru dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;
a. Pencalonan;
b. Perkenalan verifikasi calon;
c. Penyampaian visi, misi, dan program umum;
d. Pengumpulan/pengambilan suara;
e. Perhitungan suara
f. Pengesahan.
(2) Persyaratan Kualifikasi Ketua Umum:
a. Sudah menjadi anggota ATPUSI sekurang-kurangnya 3 (tiga ) tahun; untuk pemilihan yang pertama kali, harus sudah menjadi anggota ATPUSI.
b. Serendah-rendahnya S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi atau S1 Non Ilmu Perpustakaan dan Informasi yang telah memperoleh pelatihan bidang perpustakaan;
c. Sedang mengabdi di bidang perpustakaan sekolah dan telah mengabdi di bidang perpustakaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
(3) Para Pengurus Pusat harus memenuhi syarat:
a. Sudah menjadi anggota ATPUSI sekurang-kurangnya 3 (tiga ) tahun;
b. Sedang mengabdi di bidang perpustakaan sekolah dan/atau telah mengabdi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
c. Pernah menjadi Pengurus Daerah atau Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
(4) Ketua Umum disahkan sebelum Kongres ditutup. Apabila komposisi Pengurus Pusat sampai dengan penutupan Kongres belum seluruhnya terisi, maka Kongres memberikan mandat kepada ketua umum terpilih, untuk melengkapi pengurus baru lainnya, yang harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah Kongres dan menetapkan program kerja umum selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kongres dan disampaikan kepada pengurus daerah.

BAB VIII
D A N A

Pasal 10

(1) Pengurus wajib menyelenggarakan pembukuan atas setiap dana yang dimiliki, diterima dan dikeluarkan organisasi;
(2) Bendahara wajib membuat laporan keuangan secara tertulis setiap 6 bulan kepada Ketua Umum pengurus Pusat/ketua Pengurus daerah;
(3) Penarikan iuran anggota dilaksanakan oleh pengurus Daerah kabupaten/Kota dan dapat dikirim secara langsung atau melalui rekening Pengurus Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan periode kepengurusan;
(4) Pembayaran iuran anggota dapat dibayarkan secara bulanan atau tahunan;
(5) Pembagian penerimaan iuran anggota yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
a. 15 % (dua puluh lima persen) untuk pengurus Pusat;
b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk pengurus Daerah Provinsi;
c. 60 % (Lima puluh persen) untuk Pengurus Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11
Iuran Anggota

(1) Besaran iuran anggota:
a. Anggota biasa-Perorangan dan luar biasa (dalam dan luar negeri) iuran sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah) per tahun;
(2) Iuran dibayar terhitung sejak disahkan menjadi anggota ATPUSI;
(3) Penerimaan iuran anggota dilaksanakan oleh Pengurus Daerah kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Daerah dan Pengurus Pusat;

BAB IX
PERATURAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 12
Perubahan

(1) Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Kongres;
(2) Keputusan perubahan Anggaran Rumah Tangga ATPUSI baru sah apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah suara.

Pasal 13
Aturan Tambahan

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri oleh PP ATPUSI;
(2) Ketentuan dan/atau aturan tambahan itu harus diumumkan secara tertulis kepada semua PD ATPUSI dan diumumkan secara lisan dalam Rapat kerja Pusat.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 14
Penutup

(1) Dalam keadaan yang luar biasa Pengurus Pusat dapat mengambil kebijaksanaan dan dipertanggungjawabkan pada Kongres;
(2) Anggaran Rumah Tangga ATPUSI ini ditetapkan oleh Kongres dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dalam Konvensi dan Seminar Nasional
Tenaga Perpustakaan Sekolah
di Jakarta
pada tangggal 27 Mei 2009

KONVENSI DAN SEMINAR NASIONAL TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH TAHUN 2009

2009-05-27T10:40:00.000-07:00

Pada tanggal 27 sd 29 Mei 2009 Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Depdiknas, bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional RI melaksanakan kegiatan Konvensi dan Seminar Nasional Tenaga Perpustakaan Sekolah. Kegiatan ini akan diikuti oleh 137 orang, yang terdiri dari perwakilan tenaga perpustakaan sekolah dari masing-masing propinsi, Ikatan Perpustakaan Indonesia (IPI), , serta peserta tamu dari International Federation of Library Association (IFLA) dan International Association of School Librarianship (IASL). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan mengambil lokasi di Hotel Millenium Jakarta, Perpustakaan Sekolah Santa Ursula, dan Perpustakaan Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan : (1) untuk meningkatkan pengetahuan tentang standar kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah yang tertuang dalam Permendiknas No. 25 tahun 2009; (2) sebagai forum diseminasi informasi tentang Undang-Undang Perpustakaan, arah pengembangan perpustakaan nasional; (3) benchmarking kualifikasi, kompetensi, sistem pembinaan dan pemberdayaan tenaga perpustakaan sekolah di negara lain, seperti Hongkong, Malaysia, dan Singapura; dan (4) deklarasi lahirnya Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) dengan harapan akan dapat menjadi wadah pengembangan profesi para tenaga perpustakaan sekolah di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 Mei 2009 dengan agenda utama yaitu pembentukan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI). Adapun kegiatan yang berlangsung pada tanggal 28-29 Mei dengan agenda utama Seminar Nasional. Dalam seminar ini, pembicara tamu yang akan menyampaikan makalahnya adalah praktisi perpustakaan dari Hongkong, Malaysia, serta Singapura. Para pembicara ini akan membahas best practices mengenai peningkatan dan pengembangan kualifikasi, kompetensi, dan layanan tenaga perpustakaan di negara masing-masing.

Pada bagian akhir kegiatan, peserta akan diajak untuk mengadakan kunjungan lapangan ke perpustakaan sekolah Santa Ursula dan Perpustakaan Nasional RI. Kunjungan ini ditujukan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai penataan, pelayanan, dan pengembangan perpustakaan.